DPRD Terima Media Gelar RDP Terkait Dana PI 10 Persen PHR 488 Miliyar

ROHIL – Gabungan pemilik media dan wartawan Rokan Hilir melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Rokan Hilir bersama komisi B DPRD dan BUMD PD. SPRH (Sarana Pembangunan Rokan Hilir), Pemkab (Pemerinta Kabupaten) Rokan Hilir, Direktur Bank Riau Kepri Syariah, di ruang Banmus DPRD Kompleks Perkantoran Jalan Pesisir Sungai Rokan Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Senin (1/4/2024).

Turut hadir RDP tersebut, Ketua DPRD Maston Wakil Ketua Basiran Nur Effendi, Wakil Ketua Hamzah, Komisi B Ucok Muktar, Jasmadi, Amansyah, Imam Saroso, Darmawan Asisten II Nur Hidayat, BPKAD Darwan, Setwan Sarman Syahroni, Direktur BUMD dan Direksi, Direktur BRK Rokan Hilir, Perwakilan gabung pemilik media dan wartawan H. Dahri, Adi Bustamam, Hermanto.

Rapat dipimpin oleh wakil ketua DPRD Basiran Nur Effendi

Mewakili gabung pemilik media dan wartawan Rokan Hilir Hermanto menjelaskan, RDP ini adalah merupakan inisiatif dari semua wartawan Rokan Hilir, menurut kami RDP sangat penting untuk dilaksanakan karna banyak hal yang perlu untuk diketahui oleh publik terutama dengan dana (PI) Particpating Interest 10 persen dari (PHR) PT. Pertamina Hulu Rokan.

” Adapun tujuan kami meminta dilaksanakannya RDP ini adalah semata-mata untuk kebaikan kita bersama dan untuk kemajuan kabupaten Rokan Hilir.

Dikesempatan ini, ada beberapa pertanyaan penting yang ingin kami sampaikan kepada masing-masing setkolder yang terkait seperti BUMD PD. SPRH (Sarana Pembangunan Rokan Hilir), BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), Inspektorat dan Bank Riau Kepri Syariah,” ucap Hermanto bersama tim.

Berdasarkan informasi melalui pemberitaan media online yang dikutip dari GoRiau terbitan pada hari Selasa (30/1) dengan judul. “Tahun 2023, Rokan Hilir Terima Rp. 488 Miliyar dari PI 10 persen dari PHR tersebut.

Kemudian Direktur BUMD PD. SPRH Rahman memberikan rincian penerimaan PI WK Siak pada PT. Riau Petroleum Siak tahun 2022 sampai 2023 dengan uraian sebagai berikut;
1. Tanggal 28 Desember 2022 penerimaan Dividen Interim bagian saham 35,4 persen PI WK Siak pada PT. Riau Petroleum Siak terhitung sejak Januari 2017 sampai Nopember 2022 sebesar Rp. 2.800.865.118,00

2. Tanggal 13 Juni 2023 penerimaan Dividen Interim bagian saham 35,4 persen PI WK Siak pada PT. Riau Petroleum Siak terhitung sejak Desember 2022 sampai Maret 2023 sebesar Rp. 1.439.509.061,00

3. Tanggal 25 Juli 2023 penerimaan Dividen Interim bagian saham 35,4 persen PI WK Siak pada PT. Riau Petroleum Siak bulan April 2023 sebesar Rp. 1.260.885.456,00

4. Tanggal 19 September 2023 penerimaan Dividen Interim bagian saham 35,4 persen sebesar Rp. 847.688.895,00

5. Tanggal 18 Desember 2023 penerimaan Dividen Interim bagian saham 35,4 persen sebesar Rp. 172.414.773,00.- jadi total keseluruhannya berjumlah Rp. 6.521.363.303,00.

Selanjutnya rincian penerimaan PI WK Rokan pada PT. Riau Petroleum Rokan BUMD PD. SPRH tahun 2022-2024 sebesar;

1. Tanggal 27 Desember 2023 berjumlah Rp. 96.000.000.000,00

2. Tanggal 28 Desember 2023 berjumlah Rp. 392.158.611.821.00 dengan total dana PI 10 persen berjumlah Rp. 488.158.611.821,00.

“Sebenarnya deviden interim diserahkan Pemkab sebesar Rp. 157 milyar. Dan baru diserahkan ke Pemkab sebesar Rp. 70 milyar dan sisa lagi menyusul,” kata Rahman.

Sementara itu, Ketua DPRD Rokan Hilir Maston juga mencecar berbagai pertanyaan kepada pihak Direksi BUMD Rokan Hilir dan Kepala Bank Riau Kepri tentang dana PI sebesar Ro.488 milyar lebih ini. Akan tetapi berbagai pertanyaan yang disampaikan jawaban mengambang.

” Alangkah baiknya pihak BUMD dapat memaparkan satu persatu tentang dana PI ini. Biar semua dapat kita telaah, apalagi sebagian dana sebesar Rp.70 milyar sudah masuk ke kas daerah,” cetus Maston.

Hal senada juga disampaikan Amansyah dan Imam Suroso. Barang tentu dalam pengunaan dana PI, ini ada aturan-aturan yang berlaku.

Apalagi pihak BUMD sejak awal mengatakan tidak berani membuat kebijakan tentang dana PI ini. Loh kok bisa dana PI masuk ke kas daerah sebesar Rp.70 milyar, regulasinya apa,” ujar Amansyah.

Berhubung belum menemukan titik terang tentang dana PI, wakil ketua DPRD Rokan Hilir Basiran Nur Effendi akan menjadwalkan ulang pertemuan lanjutan.

Kita juga akan memanggil kembali pihak BUMD untuk dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Rohil. Agar pembahasan ini tuntas,”imbuhnya. (Mel)

Related posts