DPMPTSP Rohil Menerima Piagam Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023

ROKAN HILIR| Bupati Rokan Hilir melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hilir diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bapak Dr. H. Ali Asfar, S.Sos, M.Si dan Kepala DPMPTSP Ibuk Cici Sulastri, SKM, M.Si menerima Piagam Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 bertempat di Grand Ballroom The Premiere Hotel Pekanbaru. Selasa, (19/12/2023).

Diikuti seluruh instansi pemerintah daerah se-provinsi Riau dan Dinas se-kabupaten dan kota provinsi Riau.

Ketua Ombudsman Republik Indonesia, diwakili Kepala Perwakilan Ombudsman RI Propinsi Riau Bambang Pratama menyampaikan.

Menimbang :

A. bahwa untuk mendorong penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik kepada penyelenggara pelayanan publik;

B. bahwa hasil penilaian memenuhi standar pelayanan publik kepada penyelenggara pelayanan

publik oleh Ombudsman Republik Indonesia, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Ombudsman;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2023; Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

4. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);

5. Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 170 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 399 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor

170 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian

Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023;

Memutuskan:

Menetapkan : Keputusan Ketua Ombudsman Tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023.

Kesatu : Menetapkan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Ombudsman ini.

Kedua : Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUMKESATU terdiri atas:

A. Nilai kepatuhan;

B. Zona kehadiran;

C. Kategori; dan

D. Opini.

Ketiga : Keputusan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Desember 2023,”ucap Bambang Pratama.

Kemudian sebut saja Bambang Pratama, Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, telah dilaksanakan.

‘Survey Kepatuhan sejak tahun 2015. Hasil survey tahun 2023 yaitu “Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik” terhadap Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di wilayah

Provinsi Riau akan diumumkan dalam acara Penganugrahan Predikat Penilaian Kepatuhan

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang akan dilaksanakan,”pungkas Bambang Pratama.

Kepala DPMPTSP Rohil Cici Sulastri, SKM, M.Si, saat di konfirmasi awak media mengatakan Alhamdulillah, bersyukur kita bisa mempertahankan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Zona Hijau, untuk tahun ini nilai kita meningkat dari tahun yang lalu, namun sebagai catatan penting dari ombudsman untuk Pemda Rohil adalah mewujudkan Mall Pelayanan Publik, itu sebagai penilaian utama terkait maksimalnya pelayanan publik,” kata Ibuk Cici Sulastri

Ada pun harapan untuk kedepannya, tentunya kita bisa mencapai Zona Hijau Opini Tertinggi Kategori A. Inovasi Pelayanan Publik di Pemda Rohil, membawa arah tatanan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang cemerlang dalam satu kesatuan OPD terkait maupun OPD pendukungnya. Mall Pelayanan Publik terwujud dengan Standar yang ditetapkan,”imbuh Ibuk Cicik Sulastri. (Anthony)

Related posts