Pansus B DPRD Rohil Rapat Lanjutan Terkait BPR Rohil Menjadi Perseroda

ROHIL – Pansus B DPRD Rohil rapat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Perda nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Tentang Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rohil menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Rapat dihadiri dari jajaran Komisi B serta dari pemda hadir Kabag Ekonomi dan Kabag Hukum Setdakab Rohil, serta direksi dan badan pengawas PD BPR, Selasa (24/10/2023).

Anggota Komisi B Darwis Syam menerangkan rapat itu sebagai tindak lanjut menyikapi amanat peraturan perundang-undangan abhwa perusahaan daerah yang bergerak di bidang keuangan mesti berbentuk perseroda.

“Untuk itu wajib berbentuk perseroan daerah,” kata Darwis. Ia menerangkan untuk merubah PD menjadi perseroda itu nanti harus ijin dari kemenkumham RI berupa akte notaris perubahan dari PD ke perseroda.

Begitu juga tambahnya berdasarkan UU Perseroan Terbatas maka modal minimal 25 persen dari modal dasar. Oleh sebab itulah maka perlunya ada perubahan pada Perda Nomor 6 tersebut karena menyangkut untuk permodalan.

“Dalam perda nomor 6 itu BPR ditetapkan modalnya Rp 100 Miliar maka kalau 25 persen dari Rp100 Milyar yakni Rp 25 miliar, sebagai modal setornya. Sedangkan modal yang disetor pemerintah daerah belum sampai Rp 25 Milyar. Baru lebih kurang Rp22 miliar lebih sehingga tidak terpenuhi syarat 25 persen dari modal dasar,” pungkasnya. (Ant)

Related posts