ROKAN HILIR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi fraksi atas ranperda APBD Rohil tahun 2023.
Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Rohil yang dipimpin ketua DPRD Rohil Maston, didampingi wakil ketua DPRD Basiran nur Effendi, wakil Bupati Rohil sulaiman, sekda Rohil Ferry H Parya, anggota DPRD serta kepala opd.
Dalam rapat paripurna ini, sebanyak 9 fraksi menyampaikan pandangan umum terkait ranperda APBD Rohil tahun 2023. 9 fraksi tersebut diantaranya Fraksi pdip disampaikan oleh anggota DPRD Purnomo, Fraksi Golkar disampaikan oleh anggota DPRD Risben Nduwari, Fraksi Nasdem disampaikan oleh anggota DPRD Sumini.
Fraksi Hanura disampaikan oleh anggota DPRD Jefri Bukhori, Fraksi demokrat disampaikan oleh anggota DPRD imam Suroso, Fraksi PAN disampaikan oleh anggota DPRD Amansyah, Fraksi PKS disampaikan oleh anggota DPRD Syamsudin, Fraksi gabungan Indonesia bangkit disampaikan oleh anggota DPRD Syahril Usman dan Fraksi gabungan Gerindra dana Patra.
Berikut padangan fraksi fraksi terhadap ranperda APBD Rohil tahun 2023.
Fraksi PDIP memandang agar APBD tahun 2023 dengan tetap mendukungnya percepatan pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi daerah melanjutkan upaya pengendalian covid -19 dan agar pemerintah Rohil dalam hal pendapatan daerah dapat memacu dan menggali pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Fraksi Golkar sangat mendukung peranan pemerintah Rohil dalam menjalankan APBD Rohil tahun 2023. Selanjutnya pandangan fraksi Golkar terhadap ranperda APBD Rohil tahun 2023 diserahkan secara tertulis.
Fraksi NasDem menilai pembangunan infrastruktur masih harus menjadi hal prioritas utama sebagai modal atau kapital dalam upaya meningkatkan produktivitas perekonomian daerah serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas.
Fraksi Hanura mengapresiasi pemerintah dalam apbd tahun 2023 mengalami peningkatan serta menyepakati KUA PPAS , Fraksi Hanura menilai dengan bertambahnya pendapatan daerah akan berdampak pada periode kedepan, peningkatan pad diharapkan akan mampu memberi efektif yg signifikan belanja modal tingkat kemandirian keuangan daerah ditujukan dengan kontribusi pad untuk membiayai belanja daerah termasuk belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan berbagai sektor, dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pemerintah.
Fraksi Demokrat meminta agar pemerataan pembangunan untuk setiap kecamatan, fraksi Demokrat juga berterimakasih kepada pemerintah karna telah menganggarkan pembangunan jembatan penghubung di kecamatan sinaboi pada tahun 2023. Anggaran sebesar 25 miliyar tersebut sudah masuk dalam RAPBD 2023. Fraksi Demokrat meminta dinas pupr punya segera melelang proyek tersebut sehingga bisa segera direalisasikan pembangunannya.
Fraksi PAN meminta pemerintah daerah agar pembangunan jalan lintas kubu, supaya konstruksi nya dirubah Karna dengan saat ini dengan hotmix cepat hancur total, sehingga kekuatan jalan mudah hancur. Tak hanya itu fraksi pan juga menyoroti sejumlah infrastruktur jalan lainnya seperti jalan dari Rokan baru menuju teluk bano kondisi nya parah, teluk bano satu menuju pematang, jalan poros kubu, jalan poros ke kubu penghubung simpang pelita menuju kantor camat dan jalan poros bagansinembah raya. Seterusnya pandangan disampaikan fraksi lain sehingga tuntas pada kegiatan paripurna tersebut. (Ady)
