Sikapi Persoalan HGU Komisi A DPRD Rokan Hilir Rapat Dengar Pendapat

ROKAN HILIR – Mensikapi persoalan Hak Guna Usaha (HGU) sebuah perusahaan, seperti yang disampaikan masyarakat, Komisi A DPRD Rohil menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (15/11/2022).

Sekretaris Komisi A DPRD Rohil Purnomo SAg menerangkan, rapat dengar pendapat yang dilaksanakan hari ini menindaklanjuti dari surat kuasa hukum Irwanto Bety SH yang mewakili dari masyarakat empat kepenghuluan dari Kecamatan Rimba Melintang.

“Masyarakat dari empat kepenghuluan ini mempertanyakan status HGU dari perusahaan yang berada di seputaran Kecamatan Rimba Melintang, apakah HGUnya itu sesuai dengan aturan atau tidak,” kata Purnomo.

Dikatakan Purnomo, bahwa dalam diskusi bersama masyarakat kepenghuluan Lenggadai Hulu, Teluk Pulau Hilir, Pematang Sikek dan Teluk Pulau Hulu tersebut, Komisi A menghadirkan pihak BPN dan Dinas Perkebunan.

“Dalam diskusi kita tadi, penyampaian dari pihak BPN bahwa bagi mereka itu berawal dari tahun 1978 sudah ada HGU dan ketika itu belum ada istilah kawasan. Kemudian diperpanjang pada tahun 2003 dan dalam perpanjangan muncul tahun 2018 menyatakan bahwa ada kemungkinan di dalam itu masih seputar terdapat kawasan hutan,” ungkap Purnomo.

Lanjut Purnomo, bahwa Komisi A akan mengkaji dan dari BPN juga akan mengkaji demikian juga dengan DKPP atau bidangnya perkebunan akan mengkaji sampai sejauh mana status HGU tersebut.

“Kita akan mengkaji lagi, apakah memang berada di kawasan HPL atau sekarang sudah berada di kawasan zona yang tidak boleh ada aktifitas perkebunan di dalamnya,” pungkasnya. (Ad)

 

 

Related posts